Gubernur DKI Akan di Nonaktifkan oleh kemendagri

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofyan Effendi bersikap atas pemberhentian pejabat lewat telepon yang dilakukan Anies Baswedan. Sofyan Effendi mulai menyelidiki apakah ada pelanggaran administarsi dan pelanggaran UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 dalam proses pemberhentian empat wali kota tersebut.

“Memang benar mereka diberhentikan melalui via telepon, itu saya rasa diberhentikan secara sangat tidak terhomat, dan kalau pejabat bersangkutan tidak melakukan pelanggaran, tidak bisa diberhentikan atau tidak memenuhi syarat mutasi, tidak bisa diganti,” kata Sofyan.

Selama masa penyelidikan, kata Sofyan, pergantian jabatan empat wali kota DKI Jakarta dan 12 pejabat lainnya yang dilakukan Anies tidak bisa disahkan. Ini berarti posisi empat wali kota tersebut belum terganti meski empat wali kota pengganti sudah dilantik pada 5 Juli 2018.

“Nanti kalau hasil temuan kami memang ada salah administrasi, maka pergantian akan dibatalkan dan dianggap tidak sah. Pejabat lama bisa kembali menjabat,” kata Sofyan. 

Tidak cuma itu, kalau pergantian terbukti salah, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai pemimpin daerah DKI Jakarta bakal terkena sanksi administrasi paling maksimal pemberhentian dari Mendagri sesuai rekomendasi temuan KASN.

“Kalau ada pelanggaran UU oleh kepala daerah, UU Pemerintahan Daerah menetapkan dia [gubernur dan wakil gubernur] bisa diberhentikan sebagai kepala daerah,” kata Sofyan. Ia kemudian merujuk pada Pasal 67 huruf (b) dan Pasal 78 ayat (2) huruf (d) UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 terkait ancaman sanksi tersebut.

Ancaman hukuman, kata Sofyan, juga mengarah kepada pejabat pengganti yang telah dilantik secara tidak sah. Menurutnya, jika pejabat tersebut melakukan kebijakan yang memakai anggaran negara, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menetapkan sebagai tindak pidana korupsi.