Ini Poin-poin yang Jadi Fokus Kementrian Kominfo pada 2018

Ini Poin-poin yang Jadi Fokus Kementrian Kominfo pada 2018

Memasuki tahun keempat kepemimpinannya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo),Rudiantara, akan terus menggenjot pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok.

Visi tersebut diwujudkan melalui proyek Palapa Ring, perluasan jaringan 4G, serta pembangunan High Throughput Satelite (HTS).

“Pokoknya broadband, broadband, broadband,” ujar Rudiantara saat ditemui Op Media, Rabu (10/1/2018) malam, di Jakarta.

Selain itu, industri perangkat telekomunikasi pun akan didorong lebih berbasis lokal, bukan cuma dari sisi hardware melainkan juga software. Aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang sempat berlarut-larut kini telah berjalan dan diharapkan mampu memelihara ekosistem.

Lebih rincinya, berikut beberapa poin penting yang difokuskan Menkominfo di sektor komunikasi dan telekomunikasi Tanah Air sepanjang 2018.

1. Palapa Ring beroperasi akhir 2018

Rudiantara sesumbar Paket Barat mulai beroperasi pada akhir kuartal pertama tahun ini. Pemasangan kabel serat optik sekitar 2.000 km akan mencakup wilayah Riau dan Kepulauan Riau sampai dengan Pulau Natuna.

“Konstruksi di Paket Barat bulan depan sudah selesai uji coba dan ready for service,” kata menteri yang kerap disapa Chief RA.

Selanjutnya Paket Tengah yang mencakup wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara sampai dengan Kepulauan Sangihe-Talaud, ditargetkan selesai pada pertengahan 2018. Total panjang kabel serat optik yang membentang sekitar 2.700 km.

Terakhir, Paket Timur yang dibagi menjadi timur bagian atas dan bagian bawah diharapkan selesai pada akhir 2018. Paket Timur ini mencakup Papua, Papua Barat, NTT, dan Maluku.

“Intinya sudah selesai 2018. Kalau ada tantangan di daerah Papua, mungkin sedikit melesat paling lambat awal 2019,” Rudiantara menuturkan.

2. Menetapkan pemenang tender High Throughput Satelite (HTS)

Pemerintah menargetkan sudah menetapkan pemenang tender untuk merancang, membangun, meluncurkan, dan mengoperasikan HTS pada kuartal kedua 2018. HTS ini berkecepatan tinggi, diperkirakan mencapai 10 megabit dari yang sekarang di kisaran 2 megabit.

HTS dicanangkan untuk menyebarkan internet ke sekolah-sekolah, pesantren, puskesmas, kantor Polsek dan Koramil, serta tempat-tempat strategis untuk layanan publik lainnya.

Di Indonesia ada 226.000 sekolah, di mana 80.000 belum tersentuh internet. Adapun yang 180.000 tersentuh hanya di ujung proses yaitu ketika Ujian Nasional berbasis komputer. Pemerintah ingin internet dipakai dalam proses belajar-mengajar.

“Misalnya anak-anak SMA dikasih contoh kasus lalu dia riset di internet dan kombinasikan dengan pikirannya sendiri. Jangan melulu menghafal. Ini memicu dirinya mencari solusi global, sehingga sumber daya manusia kita juga berkembang,” kata Chief RA.

Pasca ditetapkan pemenang tender untuk HTS, diperlukan 30 bulan untuk mengurus segala prosedur. Kominfo menargetkan operasionalnya dimulai pada 2021 atau 2022.

“Meski begitu pemerintah tidak akan menunggu sampai satelit ini ada di slot. Kami akan amankan kapasitas. kalau ada HTS punya orang, kami sewa dulu. Ketika satelitnya ada tinggal ganti,” Rudiantara memaparkan.

3. Perangkat 4G yang lebih terjangkau

Sejak 2015 lalu, Kominfo menata ulang alias refarming frekuensi dan meluncurkan jaringan internet generasi kempat (4G). Pemerintah optimis jaringan 4G mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui inovasi-inovasi digital.

Saat ini, jaringan 4G sudah bisa dinikmati sekitar 300 kota dan kabupaten se-Indonesia. Rudiantara menargetkan total 514 kota dan kabupaten bisa terselimuti 4G pada 2019 mendatang.

Paralel dengan peningkatan infrastruktur, Rudiantara pun mendorong agar dari sisi perangkat bisa lebih membumi di masyarakat. Rudiantara mengatakan terus berdiskusi dengan para vendor untuk menghadirkan smartphone murah.

“Saat ini kan sudah ada smartphone 4G satu jutaan. Kami genjot biar lebih murah lagi supaya sesuai dengan daya beli masyarakat yang lebih luas,” kata dia.

Mendorong lokalisasi perangkat 4G, Kominfo telah mencanangkan aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 30 persen untuk perangkat 4G dari perusahaan asing. Diharapkan pemenuhan TKDN itu tak cuma dari sisi hardware, tapi juga software.

Hardware bagus karena membuka lapangan kerja. Namun tidak boleh menekankan hanya pada hardware karena akan menciptakan blue collar (buruh) saja. Kami dorong pemenuhan TKDN dikombinasikan juga ke software,” ia menjelaskan.

4. Keamanan siber

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mulanya diperkirakan efektif beroperasi sejak tahun lalu, pasca diresmikan pada Mei 2017. Namun Presiden RI Joko Widodo baru melantik Ketua BSSN pada awal tahun ini, tepatnya 3 Januari 2018.

“Keamanan (siber) sudah pindah ke BSSN. Sekarang masih transisi dan Mei sudah rampung,” Rudiantara menegaskan.

BSSN mengambil dua bagian dari tubuh Kominfo. Pertama adalah Direktorat Keamanan Informasi di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika). Kedua adalah Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) yang merupakan unit kerja di bawah Kominfo.

Lebih lanjut, Rudiantara mengatakan anggaran 2018 untuk ID-SIRTII di Kominfo sejatinya sudah ditiadakan. Kendati begitu, selama masa transisi ID-SIRTII tak boleh berhenti beroperasi.

“Anggaran 2018 untuk ID-SIRTII udah nggak ada di Kominfo karena tadinya BSSN diperkirakan establish tahun lalu. Kenyataannya kan baru Januari ini. Namun kerja ID-SIRTII ini nggak boleh berhenti cuma karena anggaran,” Rudiantara menjelaskan.

“Kominfo ambil posisi jalan terus bagaimana pun caranya. Sambil paralel dengan BSSN jadi, di level staff sudah dibicarakan rencananya seperti apa nanti,” ia menambahkan.

Kominfo menyiapkan dokumentasi standardisasi untuk tiga sektor kritis yang perlu diprioritaskan keamanan sibernya. Masing-masing adalah sektor perbankan (bekerja sama dengan BI, OJK, para bank), sektor transportasi (bekerja sama dengan PWC, Kemenhub, maskapai penerbangan), serta sektor energi.

“Rencananya sektor keempat itu kesehatan lalu akan ada juga standardisasi sektor-sektor lainnya, tetapi itu sudah di BSSN,” ujar dia.

Selain poin-poin di atas, Chief RA juga mengatakan akan menyelesaikan PR lainnya seperti penetapan undang-undang penyiaran, mendorong peta jalan e-commerce, konsolidasi operator telekomunikasi, dan lainnya.

%d blogger menyukai ini: