KJP Plus Diberlakukan, Kini Karaokean Bisa Pakai KJP, Rusak Sudah Sistem Yang Dibangun Ahok…

 

Akhirnya gubernur Anies memenuhi janjinya KJP plus bisa ditarik tunai. Dengan kebijakan yang baru ini, siswa yang memiliki Kartu Jakarta Pintar Plus dapat mengambil uang cash dimana saja dan untuk apa saja. Hancur sudah sistem yang susah payah dibangun Ahok selama ini dalam rangka “mendidik” warga jakarta.

 

Tepat sekali pernyataan Ahok saat debat kampanye dulu, Anies dan Sandiaga bak “om dan tante” yang tiba-tiba datang memanjakan anak-anak kita yang sudah bertahun-tahun kita ajarkan bagaimana bijak mengatur keuangan.

Sebelumnya memang KJP tidak boleh diambil tunai oleh Ahok. Hal ini bertujuan agar siswa dapat dengan bijak mempertanggungjawabkan uang yang diberikan oleh negara untuk menunjang kebutuhan pendidikan mereka. Ahok ingin agar dana KJP benar-benar tepat sasaran dan digunakan hanya untuk keperluan sekolah saja dan bukan untuk kebutuhan lain diluar pendidikan.

Diakui ataukah tidak, dana tunai memang rawan disalahgunakan. Contoh sederhananya ginilah, anda kehabisan paketan internet untuk facebook an, sementara uang tidak ada, maka dana KJP yang bisa ditarik tunai berpotensi digunakan untuk membeli pulsa. Lha inilah yang dikhawatirkan Ahok. Dengan tarik tunai, pemerintah DKI Jakarta tidak bisa mengawasi penggunaan KJP sehingga rawan disalahgunakan.

Bukanya berburuk sangka, faktanya kejadian ini sudah pernah terjadi 2015 lalu dimana dana KJP terindikasi digunakan oleh orang tua siswa untuk bertransaksi di tempat karaoke, pom bensin dan bahkan membeli emas. Kan parah! Wajar kalau Ahok meradang dan mengancan akan mempidanakan pelaku penyalahgunaan dana KJP.

 

Atas temuan-temuan ini akhirnya tarik tunai dana KJP dibatasi dan bahkan pada akhirnya dikunci secara total oleh Ahok. Dana KJP hanya bisa digesek di toko-toko tertentu yang mendapat rekomendasi dari pemprov DKI Jakarta dan tidak bisa dicairkan sama sekali. Kebijakan inipun disetujui oleh DPRD karena memang banyak manfaatnya. Selain mencegah adanya penyalahgunaan juga mempermudah pemprov melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana KJP.

Baca juga:   100 hari Anies, inilah pembicaraan JK-Jokowi

Dan mirisnya, sekarang kita harus kembali lagi ke masa kelam itu. Masa dimana uang negara bernama KJP bisa untuk beli pulsa, paketan, beli rokok atau bahkan karaokean.

Hal ini karena gubernur Anies mengembalikan lagi konsep jadul KJP yang bisa ditarik tunai sesuai dengan janji kampanyenya. Herannya saya, anggota dewan yang dulu menyetujui sistem non tunai KJP ala Ahok, sekarang ho..oh aja ketika Anies memberlakukan KJP tunai.

Yang lebih aneh adalah logika Sandiaga. Katanya KJP Plus yang bisa ditarik tunai bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari siswa yang belum terpenuhi dengan transaksi non tunai. Sandi juga menyinggung Peraturan Gubernur 04 Tahun 2018 pasal 32 tentang larangan-larangan peserta didik penerima KJP Plus melarang membelanjakan diluar penggunaan yang telah diatur, serta Pasal 30 tentang peran serta masyarakat membangun kesadaran orang tua maupun siswa agar menggunakannya sesuai peruntukan.

Baca juga:   Anies-Sandi Terdesak, Memimpin Membabi Buta Tabrak Aturan

Lha padahal sistem non tunai inilah formula paling tepat untuk membantu masyarakat menjalankan peraturan tadi, larangan membelanjakan dana KJP diluar peruntukannya dan membangun kesadaran orang tua maupun siswa agar bijak menggunakan uang yang diberikan negara untuk menunjang pendidikan. Tanpa bantuan sistem, bagaimana mengawasinya? Siapa yang mau melaporkan siapa? Bagaimana mencegah penyalahgunaan?

Semisal ditemukan penyalahgunaan, KJP digunakan untuk transaksi ditempat karaoke apakah pihak karaoke akan melapor? jelaslah tidak, kan mereka juga tidak tahu uang itu berasal dari mana?

Kebijakan ini bukanlah kebijakan instan, keputusan KJP non tunai diberlakukan berdasarkan kajian yang utuh dan menyeluruh demi kepentingan bersama. Manfaatnya lebih banyak ketimbang mudharatnya…

Namun sangat disayangkan, sistem yang sudah sangat baik ini dirusak oleh janji politik yang sangat buruk. Sekarang Kartu Jakarta Pintar layaknya produk gagal SBY, BLT atau Bantuan Langsung Tunai. Niatnya untuk membantu mengentaskan kemiskinan namun malah disalahgunakan karena tidak termonitor oleh sistem.

Pada akhirnya kita tahu bahwa tidak semua masyarakat siap dengan perubahan, tidak semua pemimpin serius membangun bangsa ini, ada sebagian pemimpin yang malah ingin merusaknya…

Om, tarik tunai Om!

Selamat berbelanja dengan KJP

%d blogger menyukai ini: