Pemerintah akan cabut status WNI bergabung dengan ISIS

Teror di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (21/1/2016) dikaitkan kelompok radikal ISIS. Pemerintah pun kembali memunculkan wacana pencabutan warga negara bagi orang Indonesia yang bergabung dengan ISIS.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan terorisme merupakan ancaman serius. Dikutip OpMedia, Luhut menambahkan akan membahas persoalanan ini secara menyeluruh.

Luhut mengungkapkan salah satu yang dibahas adalah mengenai langkah preventif yang akan dilakukan pemerintah bagi warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan organisasi radikal seperti ISIS. Salah satu opsi, kata Luhut, adalah pencabutan status kewarganegaraan.

“Kalau dia sudah perang (di negara lain atau bersama kelompok radikal), langkahnya misalnya ya bisa penahanan sementara. Terus kemudian mungkin kalau dia join foreign fighther, dia harus lepas kewarganegaraannya,” kata Luhut.

Sebelumnya, dikutip laman Sekretariat Kabinet, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah sudah berkonsultasi dengan lembaga negara lain untuk penguatan payung hukum terorisme.

Jokowi mengatakan peguatan itu bentuknya nanti dapat berupa revisi Undang-undang terorisme, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, atau membuat undang-undang baru mengenai pencegahan.

Presiden menambahkan mengatakan upaya penguatan payung hukum itu memungkinkan pula adanya pencabutan kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia. “Termasuk di dalamnya. Yang berkaitan dengan itu juga termasuk,” kata Presiden Jokowi.

Sejumlah negara seperti Amerika, Australia dan Prancis telah mengeluarkan aturan pencabutan warga negara. Status warga negara Amerika Serikat dapat dicabut kalau terbukti bergabung dengan kelompok radikal seperti Al Qaeda dan Nazi.

Pada pertengahan 2014, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) telah mewacanakan mencabut status WNI terhadap mereka yang berangkat dan bergabung dengan ISIS di Suriah, tetapi usulan ini tidak berlanjut. Wacana pencabutan warga negara kembali menghangat ketika ada 16 orang Indonesia ditangkap otoritas Turki, Maret tahun lalu.

Status warga negara diatur melalui Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam pasal 23 disebutkan bahwa Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya karena sembilan alasan tetapi tidak memuat kegiatan terorisme.

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;

b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;

c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;

d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;

e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;

f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;

g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;

h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau

i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

%d bloggers like this: